Indonesia Masih Butuh 13 Juta Rumah Baru

Indonesia ke depan membutuhkan sekitar 13 juta rumah baru bagi masyarakat. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 lalu.

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengungkapkan, selama ini angka kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia memang masih misterius terkait dengan cara perhitungannya. Oleh karena itu, adanya data survei penduduk tahun mengenai perumahan dan kependudukan sangat diperlukan untuk mengevaluasi data kebutuhan perumahan di Indonesia.

“Kebutuhan rumah bagi masyarakat terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data survei penduduk BPS jumlah kebutuhan rumah di Indonesia mencapai angka 13 juta unit rumah,” ujar Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, BPS, Bakosurtanal, Asbanda, dan PKO Pelaksanaan FLPP dengan Bank Pelaksana seperti BNI dan Bank BJB di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu (1/6).

Menurut Suharso Monoarfa, selama ini jumlah kebutuhan rumah di Indonesia dihidung berdasarkan angka rumah yang telah dibangun oleh masyarakat dan pengembang dikurangi dengan rumah yang tidak layak huni serta pertambahan kebutuhan masyarakat setiap tahun. Pada tahun 2004 lalu, diperkirakan jumlah kebutuhan rumah di Indonesia mencapai angka 7,4 juta unit.

Sedangkan pada tahun 2009 angkanya terus bertambah mengingat kebutuhan masyarakat akan perumahan juga terus meningkat. Beberapa pengamat bahkan memperkirakan angka rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat mencapai kisaran angka 8 juta unit. “Ini (angka kebutuhan rumah-red) perlu dirasionalkan. Adanya kuesioner terkait masalah rumah dalam sensus penduduk 2010 tentu sangat berguna untuk memperoleh angka kebutuhan rumah yang di Indonesia,” terangnya.

Selain data perumahan, Suharso Monoarfa menambahkan, Kemenpera juga memerlukan pemetaan lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan program perumahan. Oleh karena itu, Kemenpera juga melakukan kerjasama dengan Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) untuk pemanfaatan bersama dan pengembangan informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

“Pastinya masalah perumahan banyak ditemui di daerah tertinggal. Untuk itu, Kemenpera juga bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal guna membantu daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakatnya,” ujarnya.

Suharso Monoarfa juga kembali mengingatkan bahwa untuk mengatasi masalah perumahan diperlukan sinkronisasi program serta sinergi antar lembaga. Selain itu, juga bergantung pada sejauh mana perhatian pemerintah daerah setempat untuk mendukung program perumahan di daerah.

“Kalau Pemda ingin naik kelas dari kategori daerah tertinggal tentunya harus bisa mengantisipasi 14 kriteria kemiskinan dimana empat kriteris diantaranya menyangkut masalah perumahan. Dukungan Pemda dalam program perumahan bisa berupa penyediaan lahan untuk lokasi perumahan masyarakat dan masalah perijinan,” harapnya.

Terkait bantuan pembiayaan perumahan, kata Suharso Monoarfa, Kemenpera telah membentuk Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) yang akan bekerjasama dengan pihak perbankan.

Saat ini Kemenpera juga telah bekerjasama dengan beberapa bank swasta nasional serta Asosiasi Bank Pembangunan Daerah serta beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kerja sama antara Kemenpera dan BPD juga dibutuhkan karena BPD dapat menjangkau target masyarakat di daerah yang membutuhkan rumah dengan suku bunga rendah dan terjangkau hingga masa tenor 15 tahun,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Rusman Heriawan, menerangkan, pihaknya sangat gembira dengan pemanfaatan data hasil sensus penduduk oleh Kemenpera. Dari hasil sensus penduduk itu, BPS kini memiliki data terkait perumahan seperti nama penduduk beserta alamat serta kondisi rumah yang ditempatinya.

Rusman Heriawan menambahkan, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 240 juta jiwa dengan jumlah rumah tangga sekitar 61 juta. Dari angka tersebut, sekitar 78 persen penduduk Indonesia telah tinggal di rumah yang layak huni. “Sisanya sekitar 22 persen penduduk atau 13 juta keluarga masih tinggal di daerah ilegal, rumah mertua, kontrak maupun menyewa rumah,” katanya.

Sumber: Properti-Kompas.com

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s